Komisi IX Dorong BLKI Babel Penuhi Kebutuhan Industri

12-04-2021 / KOMISI IX
Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI meninjau sarana prasarana BLKI Bangka Belitung. (Foto: Sofyan/sf)

 

 

Keberadaan UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memegang peranan penting dalam memberikan pelatihan dan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong BLKI Babel dapat memberikan pelatihan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan lapangan dan industri saat ini.

 

“BLK (harus) melakukan pelatihan sesuai kebutuhan (industri). Dan mereka (BLKI Babel) sudah ada Forum Komunikasi Industri, dari situ kita bisa tahu betul industri itu butuhnya apa dan kita mempersiapkan (pelatihan dan pesertanya). Jangan kita mempersiapkan, lalu tidak dibutuhkan industri,” katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau BLKI Babel di Pangkalpinang, Babel, Minggu (11/4/2021).

 

Ninik, sapaan akrab Nihayatul menambahkan, Komisi IX DPR RI juga mendorong BLKI Babel untuk memberikan pelatihan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Babel. Salah satunya pelatihan untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan. Namun pihaknya mendapat informasi, untuk pelatihan mesin tempel di kapal biaya pelatihannya sangat tinggi. Menurut Ninik pelatihan ini yang sesuai kebutuhan industri di Babel.

 

“BLK harus menjawab kebutuhan di lapangan. “Banyak BLK yang akhirnya juga kolaps karena tidak ada dukungan. Saya pikir BLK (Babel) ini cukup bagus. Yang perlu difokuskan adalah pengembangannya seperti apa. Harus dievaluasi, apakah training menjahit masih dibutuhkan. Kalau masih dibutuhkan ya kita lanjut, kalau tidak dibutuhkan, (pelatihan lain) apalagi yang paling dibutuhkan,” urai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Ninik juga mengapresiasi langkah BLKI Babel yang telah membangun kerja sama dengan pihak ketiga, karena di masa pandemi Covid-19 ini hampir seluruh anggaran kementerian dipotong, tapi BLKI Babel ini bisa memberikan pelatihan kepada 364 peserta pada tahun 2021 tanpa menggunakan APBD dan APBN. “Saya pikir ini perlu kita apresiasi,” imbuh legislator dapil Jawa Timur III itu.

 

Terkait sarana dan prasarana, Ninik menilai sudah cukup bagus. Ditambah adanya asrama (boarding) untuk peserta. “Ada sarana boarding juga, walaupun belum maksimal ya. Karena banyak peserta berasal dari dalam kota yang melakukan pelatihan. Sebenarnya boarding itu salah satunya untuk menampung peserta dari luar daerah. Bisa jadi (peserta) dari daerah kepulauan untuk melakukan pelatihan di sini. Ini termasuk BLK yang cukup besar, dan dirawat dengan cukup bagus. Untuk UPTD cukup bagus dibanding BLK lain,” apresiasi Ninik.

 

Dalam kesempatan itu Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau sejumlah sarana prasarana pelatihan yang dimiliki BLKI Babel. Tim Kunker didampingi Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, Kepala Dinas Tenaga Kerja Babel Patriadie, Kepala BLKI Babel Oyon Rico Ricardo, dan sejumlah mitra kerja lainnya. (sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...